Harian Fajar

Mengungkap Fakta & Peristiwa

Analisis Pakar Komunikasi soal Ahok Bongkar Borok Pertamina

Medan – 

Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, membongkar borok direksi Pertamina ke publik. Hal ini dinilai jadi bukti Ahok tak mampu menjalankan tugasnya sebagai Komut.

Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Akhyar Anshori, menganalisis pernyataan Ahok tersebut dari sisi komunikasi. Dia mengawali penjelasan dengan menyinggung sejumlah tugas yang disebutnya tertera dalam dokumen tentang Dewan Komisaris Pertamina per 31 Desember 2018.

Dalam dokumen itu, kata Akhyar, tugas Ahok antara lain melakukan pengawasan hingga pemberian nasihat kepada direksi. Akhyar juga menyebut dalam dokumen itu Ahok selaku Komut punya kewajiban memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

“Jika melihat dokumen di atas, jelas Ahok tidak menjalankan fungsinya sebagai Komisaris Utama. Di mana dia harusnya mampu bertindak atas semua kekeliruan yang terjadi di Pertamina,” kata Akhyar, Rabu (16/9/2020).

Menurut Akhyar, etika komunikasi yang dilakukan Ahok tidak mencerminkan kesantunan masyarakat Indonesia. Ahok dianggap berupaya menutupi kelemahannya lewat bicara dengan nada-nada kasar.

“Berbicara dengan nada-nada kasar, bagi sebagian masyarakat kita diartikan bagian dari menutupi kelemahan,” ucap Akhyar.

Akhyar juga menilai Ahok tak mampu mengubah manajemen Pertamina sehingga membuka borok direksi ke publik. Dia heran mengapa Ahok tak menjelaskan prestasi Pertamina, padahal Ahok adalah bagian dari Pertamina.

“Bukan frustrasi karena tidak mampu mengubah manajemen Pertamina, tapi ketidakmampuan Ahok pribadi sebagai komisaris utama yang bertugas sebagaimana dokumen di atas. Seharusnya, sebagai komut dia harusnya menyampaikan prestasi selama memimpin, bukan malah membongkar kebobrokan yang ada,” ujar Akhyar.

Selain itu, Akhyar menilai kritik dari anggota DPR RI, seperti Andre Rosiade, terhadap Ahok adalah hal yang wajar. “Sebagai anggota DPR RI, memang sudah seharusnya menyampaikan hal tersebut, karena itu merupakan bagian dari fungsi lembaga legislatif,” ujar Akhyar.

Sebelumnya, Ahok membongkar yang disebutnya terjadi di jajaran direksi Pertamina lewat video berdurasi 6 menit yang diunggah akun YouTube POIN. Ahok menyebut direksi yang punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.

“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” kata Ahok dalam akun YouTube itu.

Ahok mengatakan memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya lelang terbuka. Selain itu, Ahok mengungkap masalah lain, yakni manipulasi gaji, khususnya di jabatan direktur utama anak perusahaan.

“Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama harusnya gaji mengikuti jabatan Anda,” katanya.

Pernyataan Ahok ini kemudian membuat anggota Komisi VI DPR Andre meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok. Andre menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh. Menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Andre juga mengingatkan Ahok tidak membuat kegaduhan.

“Seharusnya Komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke luar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan,” papar Andre.