Harian Fajar

Mengungkap Fakta & Peristiwa

Beda Garapan SYL dan Prabowo di Lumbung Pangan Kalteng.

Jakarta – 

Proyek Lumbung Pangan Nasional (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai digarap. Sejumlah menteri ditunjuk untuk menggarap proyek itu antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Luas lahan potensial untuk lumbung pangan itu ialah 164.598 hektare (Ha), yang terletak di 2 kabupaten yakni Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas di Kalteng.

Tahun ini, Syahrul akan akan mulai menggarap lahan intensifikasi atau yang sudah memiliki saluran irigasi sekitar 30.000 Ha atau tepatnya 28.315 Ha, yang akan ditanami padi.

Kemudian, Prabowo juga akan mulai menanam singkong di atas lahan 60.000 Ha.

“Sedikit jadi catatan bahwa Menhan (Prabowo Subianto) masuk untuk menanam singkong 60.000 Ha tahun ini,”kata Syahrul dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI yang disiarkan virtual, Senin (14/9/2020).

Namun, Syahrul menegaskan proyek Prabowo itu tak akan tercampur dengan proyeknya, atau berada di luar lahan seluas 164.598 Ha tersebut.

“Dan saya nyatakan bahwa saya tidak ikut kalau yang itu, saya hanya fokus di 30.000 Ha. Dan tidak boleh dicampur yang mana yang ditanami oleh Menhan, yang nama yang ditanami oleh kami. Minta izin Pak, tapi ini menjadi catatan saja, tentu di luar Tupoksi kita,” tegas Syahrul.

Ketua Komisi IV dari fraksi PDIP Sudin pun mempertanyakan pernyataan Syahrul. Ia ingin kejelasan bagaimana proyek Syahrul dengan Prabowo dipisah. “Dari 164.598 Ha dibagi?” tutur Sudin, lalu dijawab tidak oleh Syahrul.

Sudin pun menanyakan kembali di mana Prabowo akan menanam singkong itu. “Di Kabupaten mana?” tanya Sudin kembali.

Menjawab itu, Syahrul mengatakan nantinya Prabowo akan tetap menggarap penanaman singkong di lahan 60.000 Ha itu tetap akan dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Tetapi, tidak tergabung dalam lahan seluas 164.598 Ha tersebut.

“Cari lokasi lagi, karena kalau tidak mereka masuk,” jelas Syahrul.

Sebelum membahas persoalan keterlibatan Prabowo, pembahasan lumbung pangan di Kalteng itu juga sudah memanas antara Syahrul dan Sudin.

Sudin merasa sangsi jika lahan intensifikasi sekitar 30.000 Ha atau tepatnya 28.315 Ha bisa mulai ditanami padi tahun ini.

“Yang saya tanyakan bisa nggak September, Oktober, November, Desember bisa menanam 30.000 Ha?” tanya Sudin.

Menurut Syahrul, lahan tersebut bisa mulai ditanami. Pasalnya, lahan tersebut sudah tersedia saluran irigasi.

“Saya sih kalau melihat lapangan insyaallah. Karena ini irigasi primer, tersier, dan sekundernya sudah ada. Tinggal manajemen in-out dari yang 30.000 Ha itu masih memungkinkan untuk kita capai,” terang Syahrul.

Namun Sudin kembali menepisnya. Menurut Sudin, lahan tersebut belum memiliki saluran irigasi layak pakai.

“Pak saya pernah menengok ke sana. 30.000 Ha itu masih rusak berat setahun yang lalu, ya. Januari atau Februari saya sudah meninjau ke sana. Rusak berat, masih dalam perbaikan. Makanya tadi saya tanyakan apakah bisa ditanam 30.000 Ha? Pakai apa tanamnya? 30.000 Ha itu banyak lho. Kalau melibatkan tenaga kerja itu mungkin puluhan ribu. Apakah ada tenaga kerja di sana? Sedangkan tenaga kerja di sana itu kan sangat kekurangan,” tegas Sudin.

Akan tetapi, Syahrul bersikeras bahwa di tahun 2020 ini bisa ditanami padi di atas lahan seluas 30.000 Ha di Kalteng.

“Dari 164.000 Ha yang dicanangkan, yang real bisa dinamis 142.000 Ha kurang lebih. Dan yang mungkin dengan irigasi yang tersedia hanya sekitar 85.000 Ha. Yang lain belum ada irigasinya itu yang lain seperti yang Ketua sampaikan. Dari 85.000 Ha itu yang memang sangat layak dimasuki 2020 itu hanya 30.000 Ha. Dan di sana sudah mulai dilakukan sebenarnya,” papar Syahrul.

Setelah itu, muncul lagi perdebatan antara kedua pihak itu. Kali ini, yang diperdebatkan adalah data. Menurut Sudin, ia menerima laporan dari Komisi V yang sudah rapat dengan Kementerian PUPR bahwa irigasi di lahan tersebut baru akan diperbaiki. Namun, menurut Syahrul dirinya juga memakai data dari Kementerian PUPR.

Di luar masalah data saluran irigasi, Sudin juga mempertanyakan ketersediaan tenaga kerja untuk menggarap lahan sekitar 30.000 Ha atau 28.315 Ha itu.

Menjawab itu, Syahrul menjelaskan saat ini sudah ada tenaga kerja yang berasal dari petani transmigran dari Pulau Jawa, dan juga 300 orang Bintara Pembina Desa TNI AD (Babinsa) yang akan menggarap lahan intensifikasi tersebut.

Perdebatan terus bergulir soal pembenihan padi di atas lahan tersebut. Menurut Sudin, jika hanya mengandalkan traktor saja akan memakan waktu yang lama. Namun, menurut Syahrul pihaknya menggunakan drone dengan mekanisme sebar benih.

“Sudah pernah dicoba nggak menggunakan drone?” tanya Sudin.

“Di wilayah mana saya mau tahu? Berapa luasannya? Kita tidak cara demplot. Kalau itu Dirjen Tanaman Pangan bicara demplot, wah demplot ini sawah ini menghasilkan 5 ton. Ya demplot. Setiap hari ditengok, airnya ditengok, pupuknya nggak boleh kurang, semuanya diatur. Saya ini baru dengar lho. Mungkin saya bodoh karena nggak pernah sekolah pertanian, menanam padi ditabur. Saya baru dengar hari ini. Baru dengar hari ini. Besok kalau COVID-19 sudah selesai, saya akan belajar ke Vietnam dan Thailand untuk belajar masalah itu tadi,” sambung Sudin.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menjelaskan, mekanisme tabur untuk menanam padi sudah dilakukan diberbagai wilayah.

“Pola sistem tabur sudah biasa dilakukan baik di Kalteng, Kalsel sebagian di Sumsel dan Banyuasin itu juga pakai tabur, sehingga penggunaan benih itu 40-50 kg per Ha, sistem semainya itu cukup 25 kg per Ha,” tutup Suwandi.