Harian Fajar

Mengungkap Fakta & Peristiwa

Teluk Pangpang Banyuwangi Jadi Kawasan Ekosistem Esensial.

Banyuwangi – 

Teluk Pangpang Banyuwangi ditetapkan Pemprov Jatim sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Pengelolaan kawasan yang masuk wilayah Kecamatan Muncar dan Tegaldlimo ini juga harus memperhatikan kelestarian alam dan keanekargaman hayati.

“Total ada 1.300 hektar yang ditetapkan sebagai KEE,” kata Nur Rohman Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar BKSDA Jawa Timur, Minggu (13/9/2020) .

Penetapan Teluk Pangpang sebagai Kawasan Ekosistem Esensial ini berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No 188/338/KPTS/013/2020 pada tanggal 27 Juli 2020. KEE sendiri merupakan kawasan di luar wilayah konservasi namun memiliki fungsi yang sama untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

“Konsepnya adalah bagaimana sebuah kawasan yang bernilai penting dikelola dengan prinsip konservasi. Prinsip perlindungan, prinsip pengawetan, dan prisip pemanfaatan,” ungkapnya.

Menurutnya, Teluk Pangpang memiliki nilai penting karena mangrove di lokasi itu sebagai tempat sejumlah spesies burung.

Di Teluk Pangpang nilai pentingnya adalah mangrove dan sejumlah spesies burung. Baik burung yang dilindungi, maupun burung migran dari Australia yang singgah pada bulan tertentu,” tambahnya.

Jadi kawasan yang ditetapkan sebagai KEE, tetap bisa dikelola namun tetap kelestarian alam tetap terjaga. “Ini tetap dijaga tapi disatu sisi masyarakat yang ada di sekitarnya bisa berdaya secara ekonomi. Bisa melakukan kegiatan ekonomi, tapi tidak merusak hayati,” tambahnya.

Misal ketika mengelola mangrove, bukan hanya sekedar tidak ditebang. “Bagaimana mangrove tidak ditebang akan tetapi bisa tetap mempunyai nilai ekonomi kepada masyarakat. Bisa dikemas wisata mangrove. Bagaimana wisata mangrove bisa berkembang, tentu juga harus ada peran dan dukungan dari Dinas Pariwisata,” imbuhnya.

Oleh sebab itulah, untuk bisa mewujudkan KEE harus ada kolaborasi dan sinergi dari semua pihak. Mulai dari pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Perhutani, termasuk lembaga swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat.

“Agar bisa berkolaborasi, para pihak yang memiliki kepentingan, hak dan kewajiban terkait pengelolaan kawasan tersebut harus duduk bersama dalam satu forum. Mereka akan bersama-sama untuk melakukan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati,” pungkasnya.