Harian Fajar

Mengungkap Fakta & Peristiwa

Warinussy Desak Kajati PB Perintah Audit “yayasan” Penerima Dana Hibah Pemprov PB

Manokwari, HF

Yan Ch Warinussy, SH. Yang saat ini menjabat sebagai “Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Ch Warinussy  memberi catatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Kajati PB) dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi senilai 598 Miliar rupiah dari proyek Dana Hibah pembangunan rumah ibadah dan yayasan Tahun Anggaran 2018. 

Caranya bisa dimulai dari penelusuran terhadap pengelolaan anggaran dalam proyek yang sama : Dana Hibah di tahun anggaran 2016 dan 2017. Jelas Ch Warinussy Minggu 30/08/2020 .

Karena ada indikasi tercatat oknum mantan bendahara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat yang bisa mengelola 3 (tiga) yayasan berbeda. Ketiga yayasan tersebut perlu diaudit dan dipelajari neraca keuangannya.Papar Ch Warinussy.

Sehingga dapat diketahui dari mana ketiga yayasan tersebut memperoleh dana, apalagi jika jumlahnya lebih dari 1 Miliar rupiah. 

Perlu juga dicek siapa saja pengurus yayasan tersebut? Sebab sesuai Undang Undang RI No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana dirubah dengan UU RI No.28 Tahun 2004.  

Sebuah yayasan yang menerima bantuan negara lebih dari 500 juta rupiah wajib memuat ikhtisar laporan tahunan keuangannya di Surat Kabar Harian (SKH).

Bahkan wajib diaudit oleh akuntan publik. Pertanyaannya, apakah hal ini sudah dilakukan oleh pengurus dari ketiga yayasan tersebut diatas? Kata Ch Warinussy. Tuti